JAKARTA, KOMPASINDO.CO.ID, – Suara hakim perempuan Indonesia berkumandang lebih keras dengan dideklarasikannya Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) pada 27 September 2023. Diawali dari keikutsertaan dalam forum International Association Woman Judges (IAWJ) di Marrakesh, Maroko, pada bulan Mei 2023, BPHPI menjadi wadah yang mengilhami dan memberdayakan hakim perempuan di Indonesia.
Ketua Umum BPHPI, Nani Indrawati, menyoroti perjalanan panjang delegasi hakim perempuan dalam AIWJ di Maroko. Selain peningkatan jumlah delegasi yang ditugaskan, konferensi tersebut menjadi momen bersejarah ketika perwakilan Indonesia menjadi pembicara dalam panel konferensi, menunjukkan keberhasilan dan komitmen Indonesia untuk merajut keseimbangan gender dalam kepemimpinan badan peradilan.
Dalam pidatonya di Hotel Holiday Inn Kemayoran, Jakarta Pusat, di acara Deklarasi Badan Perhimpunan Perempuan Hakim Indonesia, pada Jum’at sore, 12 Januari 2024. Nani Indrawati mengungkapkan hasil survei tentang kepemimpinan hakim perempuan di Indonesia mendapat sambutan positif di konferensi AIWJ. Ini bukan sekadar pengakuan, melainkan pencerahan bagi hakim perempuan Indonesia tentang potensi dan peran kunci mereka.
Sementara itu Ketua Mahkamah Agung (MA), M Syarifuddin, memberikan dukungan langsung pada deklarasi BPHPI. Dalam pidatonya, ia menyoroti srikandi peradilan seperti Inu Sri Widoyati dan Mariana Sutadi, yang telah membuktikan bahwa kepemimpinan hakim perempuan tak boleh diragukan lagi.
Syarifuddin juga menekankan pentingnya peran hakim perempuan dalam kemajuan lembaga peradilan. Keberagaman dalam kepemimpinan, menurutnya, memberikan dimensi baru pada pencapaian prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.
Dr.H.Yasardin, S.H., M.Hum, Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia (IHAKI), menyebut kegiatan ini sebagai respons terhadap konferensi internasional di Maroko. Ia menekankan pentingnya meningkatkan peran perempuan dalam sistem peradilan, bukan hanya dalam jumlah, melainkan juga dalam kepemimpinan pengadilan. Jumlah hakim perempuan di Indonesia saat ini baru mencapai 29%, jauh tertinggal dari negara-negara maju.
Deklarasi BPHPI bukan sekadar pembentukan badan baru, melainkan simbol era baru dalam kepemimpinan peradilan Indonesia, mengukuhkan bahwa hakim perempuan memiliki tempat yang tak terbantahkan dalam mengukir masa depan hukum negara. (Hsn)
