JAKARTA, KOMPASINDO.CO.ID, Hari Jumat, 12 Januari 2024, menjadi saksi deklarasi Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI), sebuah inisiatif kolaboratif antara Hakim Perempuan Indonesia dan Australia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Acara prestisius ini dihadiri oleh Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., yang menjabat sebagai Kepala Mahkamah Agung, memberikan sentuhan sejarah baru bagi perkembangan peradilan di Tanah Air.
BPHPI, yang secara resmi terbentuk pada 27 September 2023, di bawah naungan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), menjadi wadah bagi ribuan hakim perempuan dari seluruh Indonesia. Sejarahnya berakar pada penugasan sepuluh Hakim Perempuan Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung untuk menghadiri pertemuan Hakim Perempuan se-dunia di Marrakesh, Maroko, pada Maret 2023.
Dalam momen deklarasi BPHPI, Kepala Mahkamah Agung menyampaikan apresiasinya yang mendalam terhadap lahirnya organisasi ini. Harapannya, BPHPI mampu meningkatkan representasi kepemimpinan hakim perempuan di lembaga peradilan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung telah membuka peluang sebesar-besarnya bagi para hakim perempuan untuk menduduki jabatan strategis sesuai dengan proporsi kehadiran mereka.
Namun, realitas menunjukkan bahwa representasi kepemimpinan hakim perempuan belum mencapai idealisme sepenuhnya. Dengan hanya sekitar 29% hakim perempuan saat ini, dan persentase kepemimpinan yang masih di bawah 20%, Kepala Mahkamah Agung berharap BPHPI dapat menjadi platform untuk aspirasi dan perjuangan hakim perempuan di Indonesia.
Eksistensi hakim perempuan, menurut Kepala Mahkamah Agung, memiliki peran krusial dalam kemajuan lembaga peradilan. Kehadiran mereka telah membuktikan bahwa ketegasan dan keberanian tidak hanya milik laki-laki. Hakim perempuan, dengan keberanian mereka, mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, menghasilkan putusan-progresif dan visioner.
Melalui BPHPI, Kepala Mahkamah Agung berharap para hakim perempuan juga terlibat aktif dalam merumuskan kebijakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kapasitas hakim perempuan. Tujuannya adalah mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis di Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya.
Craig R Ewers, Ketua Tim AIPJ2, mengungkapkan kehormatannya sebagai saksi sejarah terbentuknya BPHPI. Ia menyoroti kerja keras, komitmen, dan dukungan penuh dari semua pihak yang menjadi kunci keberhasilan pembentukan organisasi ini. Harapannya, BPHPI dapat membawa perubahan tidak hanya di Mahkamah Agung, tetapi juga secara lebih luas di Indonesia.
Ketua Umum BPHPI, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., menyampaikan rasa gembira atas dukungan Mahkamah Agung, AIPJ2, dan semua pihak terhadap terbentuknya organisasi ini. Ia, bersama seluruh anggota BPHPI, berkomitmen memberikan pelayanan hukum berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hanya melalui peradilan yang independen dan berintegritas, BPHPI bertekad mewujudkan badan peradilan yang agung.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh, termasuk Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, dan Pengurus IKAHI. Seluruh perhelatan diikuti baik secara langsung maupun melalui platform virtual, menandai langkah monumental dalam pembangunan peradilan yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.
