KOMPASINDO.CO.ID, JAKARTA – APKLI menyelenggarakan Peluncuran Pondok Gede Center’s dan Peringatan Harlah APKLI ke 29, di Cempaka Putih Timur VII, pada Senin (31/01/2022).
Turut Hadir tokoh NU, Lily Khodidjah Wahid, cucu Kyai Haji Hasyim Asy’ari, Ketua Harian APKLI, Hery Haryanto Azumi, Ketua Koperasi Beujek, Eka Maulana, Ketua Asosiasi Pedagang Perantau Minang Chaniago, Dedi Hartono Chaniago, Ketua Perkumpulan Pengusaha Warteg Mandiri, Hasan, Ketua Umum Lingkar Merah Putih, Endang Rahayu Natadipura, dan dihadiri oleh berbagai perwakilan cabang wilayah APKLI.
Ali Mahsun Atmo, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) dalam kegiatan Hari Lahir (Harlah) ke-29 APKLI, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Kelompok komunitas masyarakat ekonomi kecil, menyerukan Pedagang Kaki Lima (PKL) bukan onggokan sampah, tetapi memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Keberadaan PKL semestinya menjadi berkah dan ditata lebih baik, bukan lantas malah dimatikan.
Lanjut Ali Mahsun, “Tatkala krisis ekonomi tahun 1998, para pedagang menjandi tumpuan. Krisis juga tahun 2008, para PKL juga masih bertahan serta sekarang ini, kita selama dua tahun terakhir, krisis pandemic, para pedagang tetap berupaya hidup, menopang kehidupan rumah tangganya. PKL bukan sampah, tetapi jantungnya Idonesia,”tukasnya.
Ia kembali menyampaikan bahwa Ketika ekonomi Indonesia hampir bangkrut, para PKL inilah mampu menyelamatkannya. Sekarang ini, para pedagang ini sudah mencapai sekitar 25 juta pedagang kaki lima dengan menopang konstribusi perputaran usaha sekitar Rp1200 triliun per tahun, dan seharusnya bisa ditingkatkan perannya, “tuturnya.
Dia juga mengakui, adanya gesekan kepentingan antar pelaku usaha kecil seperti Warteg. Jarak antar Warteg yang berdekatan membuat persaingan kian memanas, sehingga perlu adanya koordinasi pengaturan. “Namun tatkala, ada Warteg bertuliskan Subsidi menjadi persaingan rumit. Kita bukan anti asing, dan kapitalis, tapi keberadaan PKL tidak boleh direnggut.”
Pada kesempatan itu, Ali juga meminta para pejabat wilayah berwenang tidak semena-mena terhadap pedagang. Pemimpin memiliki kewenangan tetapi tidak boleh menjadi sewenang-wenang.
Seluruh pemangku kepentingan, Lurah, Camat, Walikota dan lainnya. Pemimpin punya segala kewenangan tapi tak boleh sewenang-wenang. Ingat ada yang membatasi semua itu, adalah konstitusi.”Para pemimpin semua, mari kembali ke khitah masing-masing. Mari berpihak kepada nasib bangsa,” ujarnya.
Ali menegaskan, tidaklah punya mimpi sedikitpun tentang masyarakat adil dan makmur seperti yang dicita-citakan dalam UUD 1945, kalau rakyat kecil tidak dirangkul bersama. Karena itu, tidak ada upaya lainnya kecuali menyatukan ekonomi rakyat kecil.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Pelaksana Harian APKLI, Hery Haryanto Azumi menyatakan, keberadaan masyarakat pedagang sangat penting bagi kepentingan pemerintah sekarang. Gerakan masyarakat kecil ini lahir karena munculnya jurang pemisah antara elit dan rakyat. “Tanpa kehadiran rakyat melalui APKLI ini, akan menurunkan legitimasi pemerintah.”
APKLI sudah menginjak masa 29 tahun, menurut Hery, sebagai organisasi yang sudah matang dan dewasa. Wadah ini mampu mempersatukan kepentingan masyarakat kecil atau kawula alit. “Waktunya sekarang, APKLI mempelopori gerakan untuk menyejahterakan ekonomi rakyat kecil.Tanpa pedagang kecil, pemerintah kehilangan legitimasi. Sejarah membuktikan, kuncinya ada persatuan,” pungkasnya. (Hsn)
